Pelayanan Pada Perbendaharaan Dan Kas Daerah

Pelayanan pada pembendaharaan dan kas daerah

1.

PELAYANAN PENERBITAN SURAT PENYEDIAAN DANA

 

SPD adalah Surat Penyediaan Dana, yang dibuat oleh BUD dalam rangka manajemen kas daerah. Manajemen kas adalah kemampuan daerah dalam mengatur jumlah penyediaan dana kas bagi setiap SKPD, artinya BUD harus mampu memperkirakan kemampuan keuangan Pemda dalam memenuhi kebutuhan dana SKPD. Hal ini penting, karena akan mempengaruhi jumlah dana yang dapat disediakan dalam satu kali penerbitan SPD, serta periode penerbitan SPD. SPD digunakan untuk menyediakan dana bagi tiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu. Informasi dalam SPD menunjukkan secara jelas alokasi tiap kegiatan tetapi tidak harus dibuat SPD untuk setiap kegiatan secara tersendiri. SPD digunakan sebagai dasar pengajuan SPP UP/GU/TU/LS.

 

 

 

 

 

NO.

KOMPONEN

 

URAIAN

 

1.

Dasar Hukum

:

  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

 

2.

Persyaratan Pelayanan

:

Anggaran kas SKPD yang telah diverifikasi pendamping.

 

3.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

:

  1. Setelah Kuasa BUD melalui Subbid Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah menerima Anggaran kas yang telah diverifikasi pendamping dan sistem aplikasi keuangan telah selesai dianalisa, maka kuasa BUD menyiapkan Rancangan SPD dengan memperhatikan besaran jumlah dana yang akan dicairkan pertriwulan pada DPA SKPD.
  2. Rancangan yang dibuat oleh Kuasa BUD melalui Subbid Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah, disampaikan kepada PPKD untuk ditandatangani dengan sebelumnya diparaf terlebih dahulu oleh Kasi Anggaran dan Kuasa BUD.
  3. Rancangan SPD dibuat terpisah antara SPD Belanja Langsung dan SPD Belanja Tidak Langsung.
  4. Rancangan SPD Belanja Langsung jumlah penyediaan dana yang dibutuhkan, baik untuk mengisi Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), Tambah Uang Persediaan (TU), dan pembelian barang dan jasa modal, maupun penggajian dan tunjangan (LS) per triwulan.

 

4.

Jangka Waktu Penyelesaian

:

2 hari kerja

 

5.

Produk Pelayanan

:

Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD

 

6.

Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas

:

Sarana: meja, kursi, komputer, printer, blanko SPD, lemari, alat tulis kantor.

Prasarana: sistem aplikasi keuangan, instalasi listrik, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi.

 

7.

Kompetensi Pelaksana

:

Kasubbid Pengelolaaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah bersama staf, dengan tugas penyelenggaraan layanan:

  1. Menerima dokumen anggaran kas SKPD yang telah diverifikasi oleh pendamping.
  2. Melakukan pemeriksaan atas dokumen anggaran kas dan anggaran pada sistem aplikasi keuangan.
  3. Melakukan penomoran SPD kedalam sistem aplikasi keuangan.
  4. Menyiapkan draf SPD
  5. Mendistribusikan SPD pada Pengguna Anggaran

Kepala Bidang Perbendaharaan, dengan tugas penyelenggaraan layanan:

  1. Melakukan pemeriksaan ulang draf SPD yang telah dicetak dengan dokumen anggaran kas.
  2. Membubuhkan paraf pada Draf SPD

Kepala BPKAD Kab Sintang, dengan tugas penyelenggaraan layanan:

  1. Meneliti Draf SPD yang diajukan oleh Kuasa BUD.
  2. Melakukan otorisasi SPD.

 

 

Pengawasan Internal

:

Kepala Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah Kabupaten Sintang

 

 

Jumlah Pelaksana

:

3 (tiga) orang yang terdiri dari:

  1. Kepala Bidang Perbendaharaan
  2. Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah
  3. Staf Subbid Pengelolaan Kas Daerah dan Pembiayaan Daerah

 

 

Jaminan Pelayanan

:

Jadwal pelayanan setiap hari kerja

Senin s.d. Kamis : 08.00 – 15.00 WIB

Jumat : 08.00 – 11.00 WIB dan 13.30 – 15.00 WIB

 

 

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

:

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan Pengelolaan Kas Daerah

 

 

Evaluasi Kinerja Pelaksana

:

Secara Periodik dan berkesinambungan.

               

 

LAMPIRAN

Lampiran 1

Back to Top